Headlines News :
Home » » INSIONAL & INTERNASIONAL Pengacara HAM Australia, Jennifer Robinson Sambut Baik Dukungan PNG untuk Papua Barat

INSIONAL & INTERNASIONAL Pengacara HAM Australia, Jennifer Robinson Sambut Baik Dukungan PNG untuk Papua Barat

Written By Unknown on Selasa, 10 Februari 2015 | 16.03







Juru Bicara Ppersatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda bersama Pengacara hak asasi manusia (HAM) terkemuka Australia, Jennifer Robinson. Foto: Ist.

Australia, MAJALAH SELANGKAH -- Pengacara hak asasi manusia (HAM) terkemuka Australia, Jennifer Robinson seperti dirilis abc.net.au, Sabtu (7/2/15) menyambut baik pernyataan dukungan untuk Papua Barat yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter O'Neill. 

Dirilis The National edisi Jumat (6/2/2015), Perdana Menteri PNG, Peter O'Neill dalam pertemuan dengan para pemimpin PNG pada Kamis (5/2/2015) lalu membuat pernyataan dukungan pada Bangsa Papua Barat.

"Kadang-kadang kita lupa keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, terutama di Papua Barat," kata O'Neill. 

"Saya pikir, sebagai negara, sudah saatnya bagi kita untuk berbicara tentang penindasan rakyat kita di sana (Papua Barat)," kata O'Neill. 

Jennifer Robinson yang telah lama mengadvokasi soal gerakan kemerdekaan di provinsi Papua Indonesia, mengatakan, perubahan hati O'Neill pada pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat adalah perkembangan besar.

"Ini adalah perubahan yang sangat besar, untuk pergi dari mencoba untuk menutup pengibaran bendera Papua Barat (tahun 2013) untuk berbicara secara terbuka tentang mendukung penindasan Papua Barat dan penindasan Melanesia di Papua Barat," katanya dikutip abc.net.au. 

"Ini merupakan perkembangan yang sangat besar dan saya pikir itu adalah bukti kampanye yang sedang berlangsung dan bukti kekuatan gerakan dan dukungan penduduk di Papua Nugini."

Dia mengatakan, hubungan dengan Indonesia sebelumnya baik dan pemerintah di PNG tetap diam tentang isu-isu hak asasi manusia di Papua Barat, meskipun dukungan vokal dari para pemimpin Melanesia lainnya termasuk di Vanuatu telah ada.

"Seperti yang kita lihat di Vanuatu, sudah ada kritik keras oleh pemilih setempat dalam menanggapi kegagalan pemerintah mengangkat Papua Barat di wilayah Melanesia dan saya pikir Papua Nugini dan Perdana Menteri mungkin mulai merasa bahwa tekanan yang demokratis seperti yang kita lihat semakin besar, di media sosial banyak orang berbicara tentang masalah ini," kata Robinson.

"Ini perkembangan yang sangat welcome," ujarnya. 

"Saya pikir mereka akan sangat prihatin dan mereka seharusnya demikian, ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa terus tutup gerakan Papua Barat untuk kemerdekaan dan untuk menentukan nasib sendiri."

Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah mengajukan keanggotaan MSG awal pekan ini.

Kelompok MSG terdiri dari negara-negara Melanesia dari Fiji, PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan kelompok yang mewakili Kanak adat di Kaledonia Baru.

Robinson mengatakan ada laporan Indonesia telah membentuk gugus tugas untuk menyelidiki aplikasi keanggotaan.

"(Presiden Indonesia Joko Widodo) telah datang dengan kekuasaan dan menjanjikan perubahan untuk Papua Barat, tetapi apa yang kita lihat adalah status quo."

"Kepemimpinan Melanesia mulai melihat bahwa tidak akan ada perubahan dan berdiri. Saatnya Indonesia benar-benar menempatkan ini di atas meja dan mulai berbicara tentang bagaimana menemukan respon yang bermartabat untuk masalah ini," katanya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manuisa (Komnas) Indonesia, Hafid Abbas, mengatakan Indonesia tidak ingin membuat masalah diplomatik dengan tetangganya, tetapi dia berharap pemimpin Indonesia akan meminta klarifikasi PNG pada komentar PM O'Neill.

"PNG adalah tetangga kita, kita harus bekerja sama dalam semua aspek pembangunan kita. Saya berharap bahwa presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Jusuf) Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno (Marsudi) akan mengunjungi Papua Nugini untuk membuat klarifikasi karena sebagai tetangga kita harus merasa percaya diri yang lebih kuat untuk campur tangan dalam masalah internal kami," katanya.

Dia mengatakan Indonesia negara demokrasi baru, setelah menggulingkan rezim otoriter pada 16 tahun yang lalu, dan mengatakan, pemerintah punya komitmen yang besar untuk mempromosikan hak asasi manusia.(GE/abc.net.au/MS)
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

RECKY WEACK LOKON

YULEX LOKON

 
Support : Creating Website | www.lepanus.lokon@unsrit.ac.id | www.lepanus.lokon@unsrit.ac.id
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. SUARA MERDEKA PAPUA HUSAGAMA - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Blong lepanus lokon